Selasa (17/9) berlangsung kegiatan Seminar Kementerian Keuangan di ballroom Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Bangka Belitung. Seminar bertajuk “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” ini diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Seminar dibuka oleh Staff Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pemprov Kep. Bangka Belitung, H. Syahrudin, dan diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, BPS, Bank Indonesia, perbankan, asosiasi, akademisi, mahasiswa, dan media massa lokal. Narasumber seminar adalah Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran, Kunta W.D. Nugraha, Ketua Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi UBB, Devi Valeriani, dan Kepala Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung, Alfiker Siringoringo, sedangkan moderator Kepala KPPN Tanjung Pandan, Yen Yen Nuryeni. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan BKF dalam rangka diseminasi kebijakan fiskal di daerah. Selain seminar kegiatan lain yang dilakukan adalah kuliah umum di kampus Universitas Bangka Belitung (UBB) dan workshop simulasi APBN di Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung.
Dalam pemaparannya, Kunta W.D. Nugraha menyampaikan materi mengenai perkembangan ekonomi terkini dan pokok-pokok kebijakan RAPBN 2020. Dewasa ini risiko ketidakpastian global semakin meningkat yang berimbas pada menurunnya prospek permintaan dan kinerja perdagangan dunia. Prospek ekonomi global masih menghadapi risiko ketidakpastian yang bersumber dari kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat, perang dagang yang masih berlanjut antara AS-Tiongkok, dan ketidakpastian zona Eropa (a.l Brexit) dan geopolitik global. IMF dalam World Economic Outlook Juli 2019, kembali merevisi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019-2020 menjadi 3,2% dan 3,5%, lebih rendah 0,1% dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Aktivitas riil perekonomian negara-negara di dunia dan harga komoditas turut mengalami tekanan sejalan dengan melambatnya perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi sebagian besar negara di dunia melambat di triwulan I 2019.
Sejalan dengan itu tahun 2020 sebagai awal tahapan Jangka Menengah Pertama Menuju Pencapaian Visi Indonesia 2045, Pemerintah menetapkan tema Kebijakan Fiskal 2020 yaitu “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”. Adapun strateginya adalah mobilisasi pendapatan, belanja negara yang efektif, dan pembiayaan yang kreatif.Terkait dengan RAPBN 2020, masih kata Kunta, Pemerintah juga telah menetapkan beberapa kebijakan dan inisiatif untuk meningkatkan penguatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing yaitu insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia dan daya saing, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial, dan percepatan penyelesaian 4 destinasi pariwisata super prioritas. Kebijakan dan inisiatif lain adalah penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana Abadi untuk SDM dan kebudayaan dan penguatan Neraca Transaksi Berjalan.
Narasumber kedua, Devi Valeriani, lebih banyak mengupas kondisi ekonomi makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pemaparannya Devi menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera mengalami perlambatan terkait karena struktur ekonominya yang mengandalkan komoditas sektor primer. Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2019 tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan triwulan IV 2018 dan masih terus berada di posisi bawah Sumatera dan Nasional. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di antara 9 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kesembilan sebagai penyumbang PDRB di PulauSumatera. Pada triwulan I 2019 kontribusi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,19% terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,47% terhadap total PDRB Nasional.
Selanjutnya Devi juga menyampaikan bahwa dilihat dari tingkat kesejahteraan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori rendah di bawah rata-rata nasional. Di Pulau Sumatera TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor dua terendah. TPT terendah terdapat pada yang berpendidikan SMP ke bawah baik di desa maupun di kota. TPT tertinggi sebesar 6,00% di kota dan 11,76% di desa pada jenjang tinggi (diploma ke atas) Tingkat Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terendah ke-4 secara nasional pada Maret 2019. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulauan Bangka Belitung sejak 2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 mencapai 70,67 (termasuk tinggi) atau peringkat 15 di Indonesia dan 6 di Sumatera.
Selain itu Devi juga menyampaikan tantangan dan prospek beberapa sektor yang menjadi keunggulan Kepulauan Bangka Belitung. Pertambangan timah merupakan pendorong utama perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Harga komoditi timah sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Ekspor provinsi ini 76,67 %-nya adalah timah. Sementara sektor perikanan masih didominasi oleh perikanan tangkap yang didominasi oleh nelayan dengan kapasitas produksi skala kecil. Namun potensi ekspor perikanan masih cukup besar dengan pertumbuhan ekspor ikan yang mencapai 50,21% pada tahun 2018. Lada sebagai salah satu komoditi unggulan Kepulauan Bangka Belitung merupakan penyumbang terbesar (76%) produksi lada Indonesia dan juga salah satu eksportir terbesar lada dari Indonesia setelah Lampung. Dukungan pemerintah dan diterimanya sertifikat Indikasi Geografis Lada Putih Babel meningkatkan kontribusi lada sebagai komoditas unggulan ekspor. Dari sektor pariwisata terjadi peningkatan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wiatawan manca negara. Wisatawan nusantara periode 2014-2018 tumbuh sebesar 385%, pada 2014 sebanyak 204.193 orang dan pada 2018 mencapai 786.988 orang. Pada periode yang sama jumlah wisatawan mancanegara meningkat 650%, pada 2014 sebanyak 3.926 orang dan pada 2018 mencapai 25.579 orang.
Pada bagian akhir pemaparannya beliau menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor unggulan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pengembangan perikanan tangkap upaya yang dapat dilakukan antara lain penyediaan infrastruktur cold storage di wilayah Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pengembangan pasar sentra/lelang hasil perikanan, dan pengembangan Sistem Informasi Harian konsumen dan produsen hasil perikanan. Pengembangan sektor pertanian upaya yang dapat dilakukan antara lain pembangunan infrastruktur pertanian khususnya melalui pembangunan irigasi beberapa lokasi strategis (lahan produktif), gudang yang dekat dengan sentra produksi khususnya komoditas lada serta sarana jalan di wilayah pertanian, dan pembiayaan sektor pertanian melalui optimalisasi kredit program dan sistem resi gudang. Untuk pengembangan sektor pariwisata upaya yang dapat dilakukan antara lain pengembangan akses transportasi (aksesibilitas), peningkatan kompetensi SDM khususnya pemandu wisata dan menyediakan penjaga pantai, peningkatan sadar wisata masyarakat, dan sertifikasi biro wisata berizin untuk meningkatkan rasa kepercayaan wisatawan mancanegara menggunakan jasa biro wisata lokal.
Sementara itu narasumber dari Kanwil DJPb, Alfiker Siringoringo, menyampaikan materi terkait kondisi fiskal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selama periode 2016-2018 realisasi penerimaan negara yang tercatat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan cukup signifikan dengan rata-rata capaian 80,99%. Realisasi belanja pusat yang disalurkan ke wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga meningkat namun realisasinya selalu dibawah target dengan rata-rata capaian 91,10%. Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke Kepulauan Bangka Belitung juga meningkat signifikan dengan rata-rata capaian 93,23%. Secara keseluruhan, selama 2016-2018 Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisit rata-rata Rp7,2 triliun. Perkembangan pelaksanaan APBN 2019 sampai dengan akhir Agustus 2019 tercatat realisasi pendapatan secara nominal naik sebesar Rp1,09 triliun atau 93,3% dari realisasi periode yg sama TA 2018 sebesar Rp1,16 triliun. Realisasi belanja K/L secara persentase naik 2,79% dibandingkan periode yang sama TA 2018 yang tercatat sebesar 52,7% meskipun secara nominal turun 1,76%. Dan realisasi TKDD naik 5,47% dibandingkan periode yang sama TA 2018 yang tercatat sebesar 4,62 triliun.
Terkait pelaksanaan APBD 2019 di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Alfiker menyampaikan bahwa selama 2016-2018, tren realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan, dengan capaian di atas 96%. Sedangkan realisasi belanja justru memiliki tren turun (selalu di bawah 90%) yang mendorong peningkatan surplus APBD. Secara keseluruhan dalam 3 tahun terakhir, APBD mengalami surplus sebesar rata-rata Rp11,5 miliar. Hingga akhir Juli 2019 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4,93 triliun atau 53% dari target. Sumber utama pendapatan daerah adalah pendapatan transfer yang memiliki porsi 77%. Selain itu Alfiker juga menyoroti tentang tingkat kemandirian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menurutnya masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada Juli 2019 sebesar 13,5% atau turun dibandingkan Juli 2018 yang tercatat pada 16,2%.
Dari materi yang dipaparkan dalam seminar tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya bahwa perekonomian Indonesia 2020 diproyeksikan tetap dapat tumbuh stabil dan moderat ditengah tekanan global. Sejalan dengan itu tahun 2020 sebagai awal tahapan Jangka Menengah Pertama Menuju Pencapaian Visi Indonesia 2045, maka APBN ditetapkan untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Untuk meningkatkan pertumbuhan, daya saing, dan kesejahteraan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan upaya pengembangan sektor unggulan secara lebih masif dan terkoordinasi antara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di wilayah Kepulauan Bangka Belitung agar terus berupaya untuk meningkatkan PAD dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar